Esensi Permendikbud Tentang Sekolah Lima Hari Dipertanyakan

Anak SD belajar, sumber: http://4.bp.blogspot.com

Wacana sekolah lima  hari yang kabarnya bakal diterapkan tahun ajaran baru, Juli mendatang, menuai pro-kontra. Para pakar pendidikan, dan juga kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Organisasi Masyarakat (Ormas) pun ikut bersuara, menyikapi kebijakan tersebut. Sebagian pihak memberikan dukungan atas program tersebut. Disisi lain juga ada penolakan yang begitu derasnya. Sebenarnya apakah esensi dari program tersebut?

Menteri pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Muhadjir Effendy terbilang Menteri Pendidikan yang banyak mengeluarkan kebijakan sejak resmi menjabat menteri, 27 Juli 2016 lalu. Diantaranya ada kebijakan Full Day School, guru sertifikasi wajib delapan di sekolah, moratorium Ujian Nasional (UN), dan kemudian kebijakan sekolah selama lima hari dalam sepekan, mulai Senin hingga Jumat.

Yang saat ini ramai sedang diperbincangkan diberbagai ruang publik adalah kebijakan lima hari dalam sepekan yang bakal diterapkan tahun ajaran baru 2017/2018 Juli mendatan. Sebab mendatangkan banyak penolakan dari sebagian pihak. Misalnya dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, juga dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian dari PBNU serta beberapa ormas. Namun tidak sedikit pula yang memberikan dukungan atas keberanian mendikbud untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Sebetulnya jika ditelaah mendalam, beberapa kebijakan Mendikbud sekolah lima itu sepaket dengan program Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) atau kerap disebut full day school, juga kebijakan guru mengajar delapan jam di sekolah.

Program yang diarahkan untuk mendukung penanaman lima karakter yang dalam PPK. Yaitu, religius, nasionalisme, integritas, kemandirian dan gotong royong. Dijelaskan pula, penguatan karakter tersebut tidak berarti siswa akan belajar selama delapan jam di kelas. Tetapi bisa di lingkungan seperti surau, masjid, gereja, pura, lapangan sepak bola, musium, taman budaya, sanggar seni, dan tempat-tempat lainnya dapat menjadi sumber belajar. Proporsinya lebih banyak ke pembentukan karakter, sekitar 70 persen dan pengetahuan 30 persen.

Dengan pendidikan selama lima hari full di sekolah, diharapkan bisa dimaksimalkan untuk penanamkan nilai tersebut. Selebihnya, Sabtu Minggu siswa bisa mendapatkan pendidikan dari keluarga.

Tujuan dari adanya sistem yang wacanakan tersebut sangat baik. Masalahnya, apakah sekolah tersebut benar-benar siap menerapkan sistem tersebut? Hal itulah yang sejak perlu dikaji.

Butuh Kajian Akademik

Hadirnya sebuah kebijakan, setidaknya didasarkan pada kajian naskah akademik. Pertanyaannya, adakah hasil riset yang melandasi pengambilan kebijakan sekolah lima hari itu lebih efektif ketimbang enam hari di sekolah?

Kalaupun ada, mungkin hanya  di kota-kota besar saja. Misalnya di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Kota Malang. Sebab, realitas pendidikan di Indonesia dapat dikatakan belum merata hingga saat ini. Dan bisa jadi, Mendikbud mengadopsi sistem tersebut dari Kota Malang tempat menunaikan kewajibannya sebagai rektor UMM sebelum menjadi menteri.

Meskipun demikian, pendidikan enam hari pada umumnya harus dievaluasi terlebih dahulu. Adakah masalah yang terjadi dalam sistem tersebut? Jika problem utama adalah pendidikan karakter, tentu bukan jam efektif di sekolah yang harus dirubah. Namun bagaimana internalisasi lima nilai yang diharapkan dalam pembelajaran di sekolah. Sehingga porsi siswa belajar di sekolah, berinteraksi dengan masyarakat dan mendapat pendidikan dari keluarga tetap ada.

Jika dibandingkan dengan kebijakan lima hari sekolah dan seharinya delapan jam, mulai pukul 08.00 s.d 16.00, mungkin beban mendidik karakter siswa lebih pada dua pihak saja.  Yaitu sekolah serta orang tua di rumah. Sementara porsi siswa berinterasi dengan masyarakat bisa jadi tidak ada. Sebab dengan penuh seharian di sekolah, kemungkinan siswa terforsir dan tidak sempat bermain.

Untuk Sabtu-Minggu yang diharapkan siswa bisa berinteraksi dan mendapat pendidikan karater dari orang tua harus juga harus dikaji. Sebab, belum tentu dua hari tersebut libur kerja. Akibatnya, waktu libur lebih lama dari biasanya bisa jadi tidak terkontrol.

Lebih penting dari itu, karakteristik peserta didik di masing-masing daerah diketahui. Sebab, ada yang sehabis sekolah harus membantu orang tua bekerja bertani atau berternak untuk mencukupi kebutuhan sehar-hari.

Selain itu ada pula daerah yang juga memiliki tradisi penyelenggaran pendidikan madrasah diniyah (Madin) dan juga Taman Pendidikan Quran (TPQ) yang diselenggarakan sepulang sekolah, mulai pukul 15.00 WIB.

Selain itu membutuhkan faktor penunjang lainnya. Misalnya kanti sekolah yang sehat dan bisa melayani kebutuhan siswa selama full day di sekolah. Sarana belajar yang tidak membosankan, serta tempat ibadah yang cukup. Sudahkah sekolah memiliki fasilitas tersebut?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menolak kebijakan tersebut. Sebab kebijakan itu dipastikan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang selama ini dikelola oleh masyarakat. Bahkan sudah menjadi bagian dari bentuk kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Sistem Pendidikan ala Local Wisdom Bisa Jadi Solusi 

Menyikapi polemik kebijakan sekolah lima hari, mungkin faktor local wisdom bisa menjadi pertimbangan. Sebab, diakui atau tidak, wilayah Indonesia ini sangat luas, terdiri dari belasan ribu pulau yang mengakibatkan persebaran pendidikan belum merata hingga saat ini. Akankah semua daerah dipaksa untuk menerapkan kebijakan tersebut Juli mendatang?

Memaksa mungkin saja, tetapi apakah esensi yang dimaksudkan bisa dicapai? untuk mencapainya membutuhkan proses penyesuaian. Bagaimana pendidikan karakter dengan lima nilai yang dimaksudkan, bisa diinternalisasi nilai-nilai itu pada jam sekolah.

Sebetulnya, pemberlakukan otonomi daerah Undang-undang (UU) 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bisa membantu dalam internalisasi nilai-nilai yang dimaksudkan dalam PPK tanpa harus mengikuti sekolah lima hari. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk pelaksanaan SD/SMP. Kemudian Provinsi bertanggungjawab atas SMA/SMK.

Yang memungkinkan rutinitas sepulang sekolah biasaya ada kegiatan TPQ atau mungkin bisa menjalin menjalin kerjasama dengan sekolah, sehingga aktivitas mengaji dan memperdalam wawasan religius tetap jalan. Sehingga  tradisi tersebut tidak hilang.

Kemudian untuk biasanya bertani atau bekerja membantu orang tua, bisa dikenalkan kegiatan wirausaha untuk mendorong kemandirian.

Dipublikasikan perdana di http://www.kisnoumbar.com/

Read More

⁠⁠⁠Berkah Ramadhan, Sebulan Bisa Makan Gratis

sumber: internet

Berkah Ramadhan benar-benar dirasakan Mahasiswa yang ada di Kota Malang. Mungkin juga di Kota yang padat mahasiswa lainnya. Bulan yang bisa menjadikan anggaran pengeluaran makan para mahasiswa benar-benar berkurang. Sebab, beberapa masjid beramai-ramai menyediakan takjil hingga nasi kotak untuk berbuka puasa. Bahkan ada pula yang menyediakan hidangan sahur juga.

Adapun beberapa masjid yang dikenal pamiliar menyediakan takjil di Kota Malang, ada Masjid Raden Fatah yang terletak di Universitas Brawijaya (UB). Masjid Muhajirin yang terletak di Jalan Siigura-sigura kiri jalan setelah ITN. Masjid Merjosari yang terletak di kiri jalan di daerah taman merjosari. Serta ada pula masjid Al-Isti'dad yang terletak di belakang Universitas Gajayanan (UNIGA). Dan masih banyak Masjid lainnya yang mungkin belum kami data. Kemudian untuk masjid yang menyediakan makan sahur adalah masjid Fakhrudin Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Keberkahan Ramadhan itu, benar bemar dirasakan oleh Abdul Muhaimin, mahasiswa Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebab, dirinya hampir tidak pernah absen mengikuti buka bersama di masjid. Biasanya dia mencari takjil di Masjid Al-Isti'dad, karena langganan setiap bulan ramadhan. Kecuali saat bersamaan ada undangan buka bersama.  "Berhubung ada yg menyedikan berbuka gratis di Masjid, kenapa tidak diterima saja," ungkap dia dengan sedikit bercanda.
Buka puasa dan sahur gratis tentu tidak hanya digandrungi pria asal Nganjuk seorang, hehe. Buktinya, hampir setiap sore, masjid yang menyediakan buka puasa selalu dipadati jamaah. Dan yang terlihat menanti, sepertinya wajah-wajah mahasiswa. Jarang sekali penduduk sekitar yang ikut andil dalam buka bersama di masjid, kecuali dia menjadi salah satu koordinator takjil jelang buka.
Jika diperhitungkan, berkah hemat memang dirasakan mahasiswa. Bayangkan jika setiap hari anggaran untuk buka minimal Rp 10 ribu, jika 25 hari bisa jadi 250 ribu. Nah, uang tersebut bisa jadi ongkos mudik lebaran bersama orang orang tercinta, atau buat beli pakaian lebaran, trend kelasik yang masih ramai dan membudaya di Indonesia.
Eh, apalagi bagi mahasiswa tingkat akhir. Jerih payah hemat itu bisa buat beli kertas untuk melayani coretan coretan dosen pembimbing skripsi.
Atau untuk ditabung buat daftar wisuda yang sudah kelar skripsinya.
Dul, sapaan akrab Abdul Muhaimin mengungkapkan, mencari takjil di masjid tidak hanya sekedar mencari hidangan untuk membatalkan puasa selama sehari penuh. Tetapi juga berupaya bisa sholat jamaah tepat waktu. "Kalau saya buka puasa sendiri di kontrakan, kadang tidak mesti jamaah. Kalaupun jamaah ya dikontrakan. Kalau di masjidkan lebih afdhol untuk Jamaah," ungkap pria berusia 23 tahun itu, .
Selain itu, mahasiswa semester akhir tersebut menerangkan, bulan ramadhan banyak yang sedakoh. Salah satunya lewat takjil yang dibagikan di masjid. "Nah kalau takjilnya banyak, dan pengunjungnya sedikit kan eman. Nah, saya bersedia menjadi penerimanya," kata Dul, lalu tersenyum.
Sore tadi terpantau, halaman masjid Al-Isti'dad padat pengunjung yang sedang mendengarkan khazanah ramadhan jelang adzan magrib. Satu persatu mereka yang datang, mendapatkan satu kotak nasi, minum dan tiga biji kurma ala sunnah rosul.
Tak hanya di Masjid Al-Isti'dad, di selatan taman Singha masjid Muhammadiyah juga rame oleh pengunjung yang menantikan adzan dan pembagian takjil.
Momentum khazanah ramadhan di masjid dan pemberian takjil sebetulnya sudah membudaya di Kota Malang. Mahasiswa baru yang ada di Kota Malang saat puasa pun pastinya akan akrab dengan istilah para pemcari takjil (PPT).
Manfaat silaturrahim sebetulnya bisa dicapai ikut mencari takjil. Namun, sependek pengamatan saya, jarang terjadi komunikasi antar kanan kiri mereka. Begitu bedug dipukul dan adzan dikumandangkan, semuanya lahap menyantap sajian bukanya. Tak ada yang bertegur sapa untuk tanya nama atau asal kampus. Ah, sudahlah mungkin sudah musimnya. Atau mungkin mereka tidak bertegur sapa, karena waktunya tidak mendukung. Semoga saja,

Read More

Menjaga NKRI, Melestarikan Warisan Ulama

Adakah negeri seplural Indonesia? Jumlahnya pulaunya ada belasan ribu, bahasanya ada ratusan, demikian pula suku bangsanya dan juga agamanya yang beragam. Mungkin hanya Indonesia yang mampu berdiri diatas heterogenitas masyarakat yang ada.

Jika tidak, tentu bakal ada banyak negera bagian. Bisa berdasarkan afiliasi pulau, bisa pula bahasa, juga suku bangsanya masing-masing. Namun, itu tidak terjadi di Indonesia saat ini. Karena ada satu landasan ideologi bangsa yg dijunjung bersama sejak 1945 silam, yaitu pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Melihat kondisi sekarang ini, Indonesia yang terbentuk dari heterogenitas sepertinya sedang diuji. Kelompok-kolompok yang tidak sepakat pancasila sebagai ideologi bangsa, mulai bergerak dengan tanpa tedeng aling-aling. Misalnya, maraknya gerakan kelompok-kelompok radikal dan ektrimis yang mulai beranjak dari Timur Tenggeh ke Indonesia. Peristiwa pengeboman yang hampir setiap tahun tidak pernah absen.
Sedikit membuka memori masa lalu, tentu kita sebagai warga Indonesia tidak lupa dengan pristiwa pengeboman yang terjadi pada 12 Oktober 2002 malam di Bali, yang menewaskan 202 orang. Tepat pada 5 Agustus 2003 silam, disusul dengan ledakan bom di kawasan Hotel JW Mariott, Jakarta. Berlanjut pada 9 September 2004 sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia di kawasan Kuningan, Jakarta. Kamudian tahun 2005,  juga kembali ledakan bom kembali mengguncang Bali, tepatnya pada 1 Oktober.
Peristiwa pengeboman sempat terhenti beberapa tahun di Indonesia, hingga 17 Juli 2009, kembali bom meledak di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
Tahun 2010, ledakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh Ahmad Abdul Rabani dengan menggunakan sepeda ontelnya di kawasan Kalimalang Bekasi.  Lalu pada 15 April 2011 peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Masjid adz-Dzikro Cirebon. Bom Mapolres Poso yang terjadi 2013 lalu, dilanjutkan dengan Bom Sarinah yang terjadi 2016 dan terakhir bom kampung melayu yang terjadi 24 Mei lalu.
Tidak hanya lewat teror dengan menggunakan bom saja. Sebagian kelompok lain yang juga menolak pancasila sebagai ideologi bangsa juga melakukan upaya gerekan bawah tanah. Lewat forum-forum diskusi dan bangku-bangku perkuliahan, ingin menanamkan cita-cita mereka menjadi negara yang pedoman pada satu agama secara kaffah.
Saat berdiskusi dengan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selasa lalu (6/6). dalam Seminar Nasional , Prof Dr Mudjia Rahardjo, dengan tegas menyatakan, adakah negara makmur hingga saat ini dengan berdiri di atas paham atau agama? Dalam sejarah, katanya tidak ada bangsa yang makmur bisa berdiri murni di atas satu paham kegamaan. Misalnya saja, seperti Yugoslavia yang kini terpecah menjadi beberapa negara misalnya Kroasia, Bosnia, dan Serbia.
Kemudian negara-negara yang ada di Timur Tengah yang sekarang kondisinya sedang genting. Padahal mereka sesungguhnya negara menganut paham-paham kegamaan. Sudan yang kemudian terpecah menjadi Sudan Utara dan Sudan Selatan.
Adakah kira-kira yang lebih ampuh dari pancasila yang bisa menyatukan keberagaman menjadi satu kesatuan negara yang berdaulat menjelang kemerdekaan yang ke – 72  tahun.
Meskipun Pancasila dinilai ampuh bisa menjadi pemersatu bangsa, bukan berarti ancaman dari luar dan dalam tidak menjadi kendala. Sebab, semakin tahun pemahaman akan persatuan di atas perbedaan di Indonesia ini tampak melemah. Banyaknya ujaran kebencian yang tersebar di media sosial (medsos) yang mangatas namankan kelompok tertentu dan agama tertentu yang saling menyerang. Bahkan sebagian kelompok yang tidak terima dengan tindakan tersebut juga melakukan ancaman-ancaman bahkan tindakan persekusi pada pelaku ujaran kebencian. Tanpa lewat jalan hukum, namun menggunakan hukum mereka sendiri.
Ya, beginilah, Tindakan yang mengancam persatuan di Indonesia ternyata tidak sedikit. Dan bahkan ancaman itu juga mungkin tidak sadar lewat diri kita sendiri yang acuh atas perubahan tersebut. Bagaimana tidak? Disaat ada sesuatu yang harus diluruskan, namun kebanyakan akademisi memilih diam untuk melihat hasil sembari mengatakan bentuk observasi untuk diteliti. Apakah iya? Atau takut dan tidak melakukan tindakan.
Selogan ‘inilah tugas kita menjaga kesatuan NKRI’ terlampau sering dikumandangkan. Namun, dalam realitasnya masih nihil.
Selanjutnya, kenapa kenapa NKRI harus dipertahakan. Barangkali sebagian orang butuh alasan untuk mempertahankan sesuatu, termasuk NKRI ini.  Guru Besar Sosiolinguitik di UIN Maliki Malang itu menyatakan, salah satu alasan yang menambahkan keyakikanan, Indonesia ini merupakan warisan dari jerih payah para santri dan ulama yang ada  di Indonesia. Mereka turut serta dalam upaya memerdekaan NKRI tersebut. Bahkti kita pada ulama itu bisa jadi lewat mempertahakan negeri ini.
Dalam buku Kiai dan Santri dalam Perang Kemerdekaan ditulis, H Soleh Hayat, mengupas dengan gamblang bagaimana para ulama dan santri andil dalam perjuangan kemerdekaan dalam Laskar Perang Hizbullah dan Sabilillah dan juga sebelum adanya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sebelum kemerdekaan, peran Kiai dapat dilihat dari perjuangan dari Sultan Alaudin Awwalul Islam melawan penjajah di Makasar. Kemudian Pangeran Diponegoro yang melakukan perlawan di Jawa, kemudian ada Cik Di Tiro ulama yang berjuang di aceh melawan penjajah. Dan masih banyak para ulama lainnya yang turut memperjuangkan kemerdekaan dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Peran ulama dan santri begitu terlihat beberapa sebulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau 17 September 1945, saat KH. Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa jihad berisikan ijtihad perjuangan membela tanah air suatu jihad fi sabilillah atas permintaan Presiden Soekarno. Peristiwa tersebut berlanjut hingga perang besar pada 10 November 1945. Dalam pertempuran-pertempuran tersebut kiailah yang bertindak sebagai pimpinan pasukan, seperti KH Asyim Asy’ari yang juga berindak sebagai komandan tertinggi Laskar Hizbullah,kemudian ada Kiai Abbas dan KH Abd Wahab Hasbullah, Bung Tomo (Soetomo). Perjuangan pada waktu yang sama 10 November juga dilakukan ulama di Jawa Barat KH. Muslich dari Cilacap, juga diikuti ulama dari Aceh dan wilayah Sumatra lainnya.
Sebetulnya perjuangan ulama begitu besarnya, namun kenapa rumusan negara ini tidak beridi di atas salah satu paham keagmaan saja? Prof Mudjia sempat mengulas, sebetulnya waktu pembentukan Piagam Jakarta hal tersebut bisa saja dilakukan. Sebab, empat dari tim sembilan pada piagam jakarta adalah tokoh muslim. Namun tidak dilakukan, sebab memperhatikan keberagaman di Indonesia yang tidak hanya dihuni oleh warga muslim. Kemudian dasar Ketuhanan Yang Maha Esa Lah yang digunakan.
Jika sudah mengerti seperti ini, apa yang akan anda lakukan? Silakan direnungkan dan diniatkan masing-masing. Yang jelas ancaman terhadap Republik ini, makin tahun makin nyata.

Read More

UIN Malang Serius Perangi Gerakan Radikal Di Kampus

Seminar: Rektor UIN Maliki Malang Prof Dr Mudjia Rahardjo tegaskan kampusnya bebas dari gerakan radikal, Selasa (6/6/2017)

”Jika tidak loyal dengan negara, berarti bukan di kampus tempatnya,” tegas Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof Dr Mudjia Rahardjo, MSi

Malang Kota - Gerakan radikal sepertinya tidak mendapatkan tempat lagi di UIN Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang. Baik dari kalangan mahasiswa, karyawan kampus atau bahkan dari kalangan dosen. Hal tersebut diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UIN Maliki Malang, Prof Dr Mudjia Rahardjo MSi pada acara Seminar Nasional yang diadakan Keluarga Alumni Mahasiswa Bidikmisi UIN Maliki Malang, kemarin (6/6).
Rektor menceritakan, saat kegiatan upacara bendera di kampusnya ada salah seorang dosen yang dengan sengaja tidak hormat sangat pengibaran bendera merah putih. ”Saat itu langsung saya tanya, anda memilih loyal dengan negara ini atau memilih keluar dari kampus,” bebernya pada ratusan peserta yang hadir pada acara terseut.
Menurut Guru Besar Sosiolingusitik itu, kampus negeri itu ya lembaga pendidikan miliki negara. Yang harus dikelola oleh orang yang loyal pada negara. ”Jika tidak loyal dengan negara, berarti bukan di kampus tempatnya,” tambahnya.
Sebetulnya hormat bendara itu termasuk cinta pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cinta NKRI tersebut juga termasuk cinta ulama. Sebab yang kemerdekaan NKRI ini juga tidak terlepas dari perjuangan para ulama dan santri. ”mencintai NKRI ini wujud bakti kita pada ulama,” jelasnya.
Selanjutnya, untuk menangkal gerakan radikalis di kampus, Rektor menyampaikan agar mahasiswa memiliki semangat merawat kebhinekaan. Karena kebhinekaan adalah simbol kekayaan Indonesia dengan ribuan sukunya, bahasa dan beragam agamanya. ”Jika tidak memiliki semangat kebhinekaan, mustahil yang namanya berdampingan dengan toleran terwujud,” jelasnya.
Jika sekarang ada sebagian orang yang tidak menghendaki kebhinekaan dan pancasila sebagai dasar negara, Rektor menantang, adakah yang terbukti sukses dengan negara agama. Mudjia membeberkan, banyak negara di Timur Tengah yang justru hancur dengan satu agama saja. Sudah terpecah menjadi dua. Kemudian Yugoslavia yang kini terpecah menjadi beberapa negara misalnya Kroasia, Bosnia, dan Serbia. ”Jadi pancasila itu ideologi bangsa yang ampuh,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur (Jatim) Abdul Qadir Amir Hartono yang juga sebagai salah satu pemateri, menekankan pada generasi muda untuk memiliki komitmen menjaga pancasila. Sebab pancasila itu lengkap dan menjadi sumber dari berdirinya NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. ”Komitmen itu harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata,” bebernya.
Jangan sampai komitmen lewat mulut saja. Gus Anton-sapaan akrabnya menekankan, aksi nyata yang perlu dilakukan.Misalnya dengan menghomrati kesenian lokal dan melestrikannya. ”Kalau generasi muda sudah tidak meleastarikan budaya lokalnya, maka gerakan yang merongrong toleransi dalam memegang erat kebhinekaan terancam,” pungkasnya. (admin)

Read More

Alumni Bidikmisi UIN Malang Suarakan Semangat Kebhinekaan

Berdiskusi: (dari kiri) Sekjend KAMABI, Rektor UIN Maliki Malang Porf Dr Mudjia Rahardjo, dan anggota DPD RI, Abdul Qadir Amir Hartono sedang membincang isu kebhinekaan, Selasa (6/6/2017). 

Malang Kota - Kebhinekaan di Indonesia akhir akhir ini sepertinya sedang diuji. Sebab, banyak sekali ujaran sara dan kebencian yang diumbar dalam media sosial (medsos) antar umat bergama dan juga suku. Bahkan, ada golongan yang tidak terima hingga melakukan intimidasi bahkan persekusi pada pelaku ujaran kebencian melalui jalur hukum.
Merespon hal tersebut, Keluarga Alumni Mahasiswa Bidikmisi (KAMABI)  bekerjasama dengan Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengadakan Seminar Nasional bertemakan Mempererat Kebhinekaan sebagai Identitas Bangsa untuk mewujudkan generasi muda yang toleran, di Gedung C UIN Maliki Malang, Selasa (6/6).
Plt Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Prof Dr Mudjia Rahardjo mengungkap, Indonesia ini termasuk negara yang paling plural di dunia. Jumlahnya sukunya, bahasanya, bangsanya ada ratusan juga ada beragam agama. Selain itu, wilayah di Indonesia juga terpisah-pisah oleh lautan, bahkan sebagian besar wilayahnya adalah laut. Oleh sebab itu, mempererat kebhinekaan dan memegang teguh panacasila di Indonesia itu menjadi suatu keharusan. "Pancasila itu ideologi bangsa yang benar benar ampuh bukan? Kalau tidak Indonesia sudah terpecah menjadi puluhan negara bagian," bebernya.
Memegang pancasila berarti sama dengan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya kata Prof Mudjia, menjaga NKRI sama dengan merawat peninggalan ulama. "Menjaga NKRI ini sama dengan bakti dengan ulama. Karena dibalik kemerdekaan ini ada perjuangan ulama luar biasa," paparnya.
Prof Mudjia juga mendorong mahasiswa untuk bersama menjaga NKRI dan pancasila sebagai ideologi. "Dengan berpegang pada pilar piar bangsa itu, kita bisa hidup lebih toleran berdampingan," jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur (Jatim) Abdul Qadir Amir Hartono yang juga sebagai salah satu pemateri, menekankan pada generasi muda untuk memiliki komitmen menjaga pancasila. Sebab pancasila itu lengkap dan menjadi sumber dari berdirinya NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. ”Komitmen itu harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata,” bebernya.
Jangan sampai komitmen lewat mulut saja. Gus Anton-sapaan akrabnya menekankan, aksi nyata yang perlu dilakukan.Misalnya dengan menghomrati kesenian lokal dan melestrikannya. ”Kalau generasi muda sudah tidak meleastarikan budaya lokalnya, maka gerakan yang merongrong toleransi dalam memegang erat kebhinekaan terancam,” pungkasnya.
Sekretaris Jendral (Sekjend) KAMABI, Kisno Umbar menyatakan, seminar nasional itu memang sengaja diadakan untuk menyegarkan pemahaman tentang pancasila lebih dalam sebagai ideologi bangsa. Sebab, sekaranh banyak serangan dari beberapa golongan untuk melemahkan pancasila. "Kami harapkan dengan seminar nasional itu, akan membuka wawasan mahasiswa Bidikmisi lebih luas terkait dengan ideologi bangsa," tutupnya. (admin)

Read More

SAWIT BUKAN SOLUSI

foto/internet

Kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan menjadi komoditas sawit secara besar – besaran, adalah bentuk penyalahgunaan hutan Indonesia. Misalnya, pemanfaatan kawasan hutan produksi desa Kaloy, Tamiang, Aceh, disebutkan KOMPAS edisi 8 Maret 2017 terkait lahan sawit ilegal.

Sawit ilegal sebagai bentuk korporasi yang dilakukan elit yang berdiri atas kepentingan pribadi. Seperti, keberadaan kebun sawit yang berdiri atas izin pemerintah berdasarkan kesepakatan dengan pengusaha sawit. Kondisi demikian, seirama ungkapan Mahatma Gandhi bahwa seolah sumber daya bumi tak cukup memenuhi kerakusan perorangan yang mengorbankan banyak orang dan lingkungan. Akibat kerakusan perorangan tersebut, sumber daya melimpah berubah menjadi sumber bencana.

Sawit memunculkan permasalahan lingkungan hidup, buku Raja Limbung (Seabad Perjalanan Sawit di Indonesia) menyebutkan tipe monokultur  kebun sawit menyebabkan organisme selain sawit dianggap hama, sehingga akan dimusnahkan petani sawit. Sawit, membutuhkan banyak air sehingga menimbulkan kekeringan akibat hilangnya sumber air. Permasalahan lain, sawit penyebab global warming karena menyuplai emisi karbon ketika pembukaan lahan dengan pembakaran hutan  dan adanya pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia pada sawit.

Permasalahan lingkungan, seharusnya menjadi cambuk untuk bersikap tegas terhadap sawit. Keberadaan sawit Indonesia memang anugrah karena sempat mempunyai andil besar dalam pasar dunia, namun berbanding terbalik karena kerusakan lingkungan muncul setelahnya. Selain itu, sawit Indonesia belum berstandart internasional. Disebutkan dalam KOMPAS edisi 28 september 2016, Uni Eropa hanya menerima CPO (minyak mentah) yang berasal dari perusahaan sawit berkelajutan pada tahun 2020. Sedangkan di Indonesia dari 1.600 perusahaan sawit, hanya 184 perusahaan tersertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Sehingga masa depan sawit Indonesia sebenarnya mengkhawatirkan. Standart rendah dan kerusakan lingkungan seharusnya menjadi alasan untuk berhenti bergantung pada sawit. Sebab keberadaannya sangat merugikan kelestarian dengan kekayaan  indonesia.

Julukan zamrut khatulistiwa dengan kondisi lingkungan indah dan subur seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Banyak solusi yang bisa dilakukan. Forest Watch Indonesia dan Globlal Forest Watch tahun 2000 menyebutkan, Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati (biodiversity) tertinggi, meskipun daratannya hanya seluas  1,3% dari luas daratan dipermukaaan bumi. Biodiversity tersebut bisa dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi sebuah alat pemasukan dalam negeri melalui program ekowisata. Ekowisata salah satu bentuk pemanfaatan hutan berbasis sistem berkelanjutan. Sistem berkelanjutan dengan tujuan jangka panjang agar hutan tetap alami dan kekayaan hayati didalamnya tetap lestari hingga anak cucu nanti. Salah satu yang bisa diperoleh dari wisata berbasih lingkungan hidup, yaitu kemanfaatan sebagai media edukasi.  Biodiversity sebagai objek penelitian yang ditawarkan sebagai ikon sebuah wisata. Sehingga Biodiversity Indonesia menjadi objek vital perkembangan ilmu pengetahuan, atau Indonesia menjadi laboratorium dunia. Menjadi laboratorium dunia sekaligus menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab dunia, sebab dunia butuh Indonesia. Antisipasi adanya monopoli dari pihak luar terhadap biodiversity Indonesia, maka penting dilakukan pengawasan terhadap hasil penelitian yang ada, dengan membuat bank data terkait segala bentuk penelitian yang dilakukan di Indonesia. Kesadaran akan kelestarian lingkungan pun akan semakin tinggi, sehingga hutan alami tidak mudah dilepaskan menjadi lahan sawit lagi, dan lahan yang terlanjur rusak karena sawit segera dilakukan rehabilitasi sekaligus reboisasi dan yang terpenting adalah mengurangi perluasan kebun sawit dengan peraturan yang mengikat dari pemerintah. Oleh karenanya perlu kesadaran dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Read More

Kartini dan Dekonstruksi Kemapanan

Foto/Internet

Berbicara tentang kartini berarti berbicara tentang perempuan. Sosok perempuan yang melewati batas-batas pemikiran perempuan semasanya.  Salah satu perempuan yang sadar akan adanya ketidakadilan tirani dan berani beraksi untuk merubah dan memperjuangkannya kearah yang lebih beradab. Pergerakan dan pemikirannya yang progresif didapatnya di tengah kondisi kentalnya adat budaya jawa dan kerasnya arus kolonialisasi.

Kartini lahir dari keluarga bangsawan. Ayahnya Sosroningrat merupakan seorang bangsawan yang berpikiran maju. Beliau memberikan pendidikan Barat kepada seluruh anak-anaknya karena didorong oleh adanya kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan.  Di sisi lain, kartini harus dihadapkan pada posisi subordinasi anti kritik adat jawa yang melingkupinya, terlebih karena dia adalah seorang perempuan. Dari sinilah dimulainya letak perjuangan sebenarnya.

Budaya stereotype yang diperolehnya dalam kultur jawa dialami sejak kecil. Mulai dari budaya poligami seperti yang dilakukan oleh ayahnya karena ibu kandung kartini (Ngasirah) bukanlah berasal dari trah asli bangsawan, budaya pingitan yang dialaminya sejak umur 11 tahun, budaya perjodohan yang menegasikan pihak perempuan, sampai budaya perempuan yang hanya sebagai konco wingking (yang hanya mengurusi wilayah domestik rumah). Perempuan pada masa itu seakan-akan tidak punya daya tawar apa-apa.

Perasaan berontak akan sebuah ketidakadilan kuasa tersebut membuat kartini ingin merubahnya ke arah yang sepantasnya. Memperjuangkan sebuah emasipasi serta harkat martabat perempuan adalah sebuah keniscayaan yang diyakini akan menjadi kenyataan, jikalau kaum-kaum marginal tersebut tidak hanya diam. Kartini dengan pemikiran progresifnya mencoba mendekonstruksi budaya-budaya patriarkhi yang tumbuh subur dan anti kritik. Sikap feminis dan reformis secara tidak sadar telah terpengaruhi dalam setiap pergerakannya.

Bermula dari keilmuannya yang diperoleh dari Europesche Lagere School atau Elementary School, Kartini dapat menguasai bahasa Belanda sehingga ia memiliki modal pengetahuan yang cukup untuk berhubungan dengan dunia modern. Komunikasinya dengan teman-temannya di Eropa dilakukan lewat surat-menyurat dalam bahasa Belanda. Kartini yang berkorespodensi langsung dengan tokoh feminis Belanda Stella Zeehandelaar secara tidak langsung telah terpengaruh oleh konsep-konsep feminisme liberal yang lebih jauh lagi ke dalam nasionalis pos-kolonial.

Lewat surat-suratnya tersebut Kartini banyak mengungkapkan keadaan kaumnya dan juga harapan-harapannya tentang upaya meningkatkan derajat kaum perempuan Indonesia. Kartini mengungkapkan pemikiran-pemikirannya tentang nasionalisme dan perjuangan untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Surat-surat Kartini kemudian dikumpulkan dan dibukukan oleh JH Abendanon, dengan judul Door Duisternis tot Licht. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Armin Pane dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang.

Tulisan-tulisannya adalah sebuah upaya kartini untuk mengkrtik adat jawa yang bias gender, serta mencoba mencari celah untuk mendekonstruksi budaya yang telah dimapankan tersebut. Lebih jauh lagi kartini juga menyadari bahwa kolonialisme Belanda yang selama ini dialaminya juga bukanlah hal yang benar. Dalam tulisannya, Kartini menjelaskan secara panjang lebar mengenai hubungan kolonialisme yang menindas, dan menunjukkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sebagai buah dari kolonialisme yang jahat itu.

"Aku naik pitam jika mendengar orang mengatakan ‘Hindia yang miskin.’ Orang mudah sekali lupa kalau ‘negeri kera yang miskin ini’ telah mengisi penuh kantong kosong mereka dengan emas saat mereka pulang ke Patria setelah beberapa lama saja tinggal di sini," demikian dikatakan Kartini dalam suratnya.

Kartini berpikiran jikalau seluruh perempuan mempunyai kesadaran penuh untuk memperjuangkan hak-hak emansipasi wanita serta keadilan sosial, baik dalam ranah domestik maupun publik, bukan tidak mungkin budaya patriarkhi dalam adat jawa akan hilang. Dan cita-cita yang lebih tinggi lagi untuk memajukan bangsa Indonesia semakin terbuka lebar. Dan semua itu tidak akan tercapai kecuali dengan pendidikan.

Pendidikan yang selama ini hanya untuk kaum bangsawan dan tentunya bukan untuk perempuan, adalah salah satu problem sistemik yang menghambat kemajuan sebuah bangsa secara keseluruhan. Menurut kartini pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta emansipasi wanita adalah solusi paling nyata agar dapat menggerakkan para perempuan keluar dari lingkungan yang bias, serta dapat juga berkontribusi dan bereperan aktif secara rill dalam memajukan suatu bangsa, terutama oleh kolonialisme masa itu.
Jika melihat realitas keadaan sekarang, refleksi akan perjuangan kartini sangat diperlukan. Apakah di era posmodern sekarang perempuan-perempuan telah sesuai dengan cita-cita kartini?apakah perjuangan dekonstruksi wajah perempuan oleh kartini sudah paripurna? Perlu kita renungkan.

Read More